Friday 25 September 2015

Dunia Perpajakan Indonesia (22 September 2015)

Pajak di Indonesia merupakan sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam Kitab  Undang-Undang yang mengatur tentang Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 stdtd Nomor 28 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Namun, sudahkah rakyat sejahtera oleh Pajak itu sendiri? Saya rasa tidak demikian adanya.
            Malahan apa yang saya rasakan sebagai salah satu praktisi perpajakan adalah kurangnya kesadaran dari para wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan sebagaimana mestinya. Ini adalah sebuah siklus; saat orang-orang tidak merasakan manfaatnya malah cenderung atau lebih kepada titik kerugian, mereka akan lebih memilih untuk tidak bersentuhan dengan pajak. Alhasil, upaya pemerintah dalam mengenjot angka penerimaan dari sudut ini akan jatuh. Hingga akhirnya banyak pakar perpajakan berbicara, mengeluarkan statement dengan harapan adanya perubahan yang signifikan.
            Indonesia, Saat ini, masih optimis akan tercapainya target pajak yang tinggi hingga berada pada kisaran angka Rp. 1.294,25 Triliun. Upaya pemerintah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam perpajakan terus berlanjut; bahkan tahun 2015 ini ditetapkan sebagai tahun pembinaan pajak. Tahun pembinaan yang diharapkan nantinya mampu memberikan hukuman atau sanksi bagi pengemplang pajak, wajib pajak nakal yang dengan sengaja menunggak dan memaksa pemerintah melalukan kebijakan gijzeling.
            Mengapa terlalu banyak wajib pajak nakal yang seolah tidak mendukung program pemerintah? Satu hal yang perlu ditelusuri secara seksama alasannya. Tahun 2015 ini; dengan tingginya nominal target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah telah membuat para fiskus menguber bahkan seolah menjajah prinsip perpajakan di Indonesia itu sendiri. Prinsip self-assesment yang diyakini seakan sirna. Saat kebijakan tidak lagi di kedepankan, wajib pajak hanya mampu diam seribu bahasa. Bahkan banyak para pebisnis yang gulung tikar hanya karena hal ini, hak bangsa pun hanya sekedar menjadi sebuah kalimat semata. Atau… apakah telah ada amendment Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya tidak lagi memperdulikan kesejahteraan rakyat? Keadilan sosial dan kepastian hukum hanya menjadi sebuah wacana.
            Pertanyaan yang muncul dibenak saya adalah bagaimana Indonesia akan maju? Sungguh sangat disayangkan. Perpajakan Indonesia sejujurnya telah menjadi momok menakutkan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah menjadi wajib pajak. Dengan pandangan tersebut; sangat ironis target yang sebegitu tingginya terpenuhi di sektor ini.
            Dari pengalaman, saya belajar banyak hal untuk dunia ini walau berawal dari pembelajaran secara otodidak. Mungkin tidak se-expert mereka yang telah puluhan tahunan menjalaninya. Dari kasus-kasus yang saya lihat, perpajakan Indonesia seolah tidak lagi menjunjung tinggi hak dari para wajib pajak. Upaya pidana yang tadinya merupakan upaya hukum terakhir (Ultimum Remedium) pun dikesampingkan. Dimanakah letak sebuah keadilan?
            Salah satu contoh adalah perusahaan perkebunan Asian Agri yang terjerat dalam tindak pidana perpajakan. Sangat ironis sebuah putusan dalam ranah hukum akan muncul tanpa adanya sebuah pemeriksaan yang jelas. Hal ini mengundang munculnya spekulasi dari berbagai pihak; para akademisi, pengamat maupun para praktisi. Dan ini pun menjadi berita hangat!
            Dari kasus ini, muncul sebuah perumpaan dimana perpajakan di Negara kita tidak lagi sekedar mencari telur ayam tetapi mencekik ayam-ayam hingga tidak lagi mampu berkoak-koak. Hal yang tragis memang!
Kisruh perkara perpajakan Asian Agri terlalu rumit hingga anti klimaksnya harus mendorong Asian Agri sebagai sebuah badan usaha untuk membayar denda yang disebut sebagai kerugian Negara sebesar 2, 5T. Ini sebuah suntikan hebat bagi para fiskus tetapi seperti menjadi gemuruh kuat bagi Asian Agri. Tidak akan berujung jika harus membahas hal ini.
Tahun 2015 Wajib Pajak kini merasa seperti dalam masa perburuan. Dengan terbitnya peraturan-peraturan maupun surat edaran Dirjen Pajak, seakan membidik kesalahan dari wajib pajak yang pada dasarnya jika harus dikaji asal mulanya adalah dari kurangnya sosialisasi. Wajib Pajak seakan diperbodoh!
Semoga Fiskus akan lebih cerdik dalam menelaah setiap aktivitasnya. Mengembalikan pandangan positif dari publik. Publik perlu pengakuan kejelasan dan transparansi penerimaan Negara, Publik perlu sebuah bukti kerja nyata dan bukan hanya omongan belaka karena tujuan kita adalah satu; Untuk Indonesia yang lebih maju dan merdeka!

Note : Ini hanya sebuah opini umum tanpa memihak pada siapapun, Terima kasih.

No comments:

Post a Comment